Tim Editor
ERA.id - Banyak pihak termasuk buruh menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Mereka menganggap program ini akan dikorupsi dan melangsungkan demonstrasi di Jakarta.
"Oleh karena ini kami meminta pemerintah mencabut PP 21 tentang Tapera dan terkahir kalau dia dikelola oleh pemerintah padahal uangnya rakyat, pertanyaannya ada jaminan nggak bakal dikorupsi," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (6/6/2024).
Said Iqbal mengatakan program Tapera bisa dikorupsi seperti kasus pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan PT Taspen.
Dia lalu menyebut program Tapera ini tidak jelas, sebab dengan potongan tiga persen dari gaji pegawai dan perusahaan, masyarakat tetap tidak akan bisa memiliki rumah.
Presiden Partai Buruh ini menerangkan rata-rata upah pegawai Indonesia sekira Rp3,5 juta per bulan. Jika dipotong tiga persen tiap bulan, maka mendapat Rp105.000.
Dalam setahun, angka tersebut menjadi Rp1.260.000. Bila 10 tahun, uang yang dikumpulkan menjadi Rp12.600.000 dan jika 20 tahun diperoleh Rp25.200.000.
"Mana ada rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta? Bahkan sekedar untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup. Jadi Tapera didesain hanya untuk tidak punya rumah, pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa? Hanya sekedar DP atau uang muka rumah saja tidak cukup," ujarnya.
Buruh pun menuntut agar pemerintah dan Presiden Joko Widodo mencabut program Tapera dalam waktu 1x7 hari.
Terpantau di sekitar Patung Kuda, buruh masih berunjuk rasa menolak Tapera hingga pukul 13.00 WIB, Kamis (6/6/2024). Orator bergantian berorasi dari atas mobil komando.
Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, arah Bundaran HI menuju Istana Kepresidenan ditutup dengan barrier beton. Polisi masih melakukan penjagaan di sekitar lokasi.
