Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo mengatakan, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan merupakan prestasi. Merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang bersumber dari uang rakyat.
Hal itu disampaikan saat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).
"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa," kata Jokowi dilansir dari Antara.
Dalam kesempatan yang dihadiri seluruh kepala daerah, dia menekankan Indonesia tengah menghadapi dunia yang penuh gejolak, seperti konflik geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, serta perubahan iklim.
Pertumbuhan ekonomi global juga melambat yang tahun ini diproyeksikan hanya mencapai 3,2 persen, bahkan krisis ekonomi yang melanda beberapa kawasan.
"Ini patut kita syukuri ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi (Indonesia) tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga," kata Jokowi.
Jokowi juga mengapresiasi terjaganya inflasi di setiap daerah karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi secara rutin dengan para kepala daerah.
Dia menambahkan stabilitas politik di Indonesia terlihat dari pelaksanaan Pemilu yang berjalan dengan baik.
"Ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini. Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah, cepat dan taktis," ucapnya.
