Tim Editor
ERA.id - Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan dirinya bersyukur atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020.
Menurut Jokowi, predikat itu merupakan pecapaian yang baik di tengah tahun yang berat disebabkan penyebaran pandemi Covid-19.
"Alhamdulilah opininya adalah wajar tanpa pengecualian. WTP merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat," tutur Jokowi sampaikan dalam acara Penyampaian LHP LHKPP dan IHPS II serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020, dilansir PMJ News dari tayangan Presisi Petang TV Radio Polri, Jumat (25/6/2021).
Predikat WTP tahun 2020 merupakan yang kelima diraih pemerintah secara berturut-turut sejak tahun 2016.
Namun demikian, Jokowi menyebut, WTP bukan tujuan akhir. Ia mengatakan, tujuan akhir pemerintah mempergunakan uang rakyat sebaik-baiknya dan dikelola secara trasnparan serta akuntabel.
Lebih jauh Jokowi mengatakan sejak awal pandemi pihaknya telah menempuh langkah-langkah luar biasa atau extraordinary.
Sebut saja, melakukan refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan, hingga memberi ruang relaksasi defisit APBN.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berhasil meningkatkan belanja kesehatan dan menjaga ekonomi Tanah Air dari berbagai tekanan.
Adapun dalam kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia memang anjlok hingga minus 5,32 persen. Tetapi, kondisi tersebut terus membaik hingga pada kuartal I tahun 2021 ekonomi berada di minus 0,74 persen.
Kepala Negara mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir hingga saat ini. Karena itu, berbagai langkah extraordinary masih dibutuhkan. Ia pun memerintahkan jajarannya untuk merespons situasi dengan kebijakan yang cepat, tepat, dan selaras di seluruh lembaga, dari pemerintah pusat hingga ke daerah.
Jokowi melanjutkan, ke depan jajarannya akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN.
"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan akselerasi pemulihan ekonomi, dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur," tutupnya.
