Tim Editor
ERA.id - PP Muhammadiyah resmi mengumumkan pihaknya mengelola izin tambang yang diberikan pemerintah. Tawaran izin pernah disampaikan melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
"Setelah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga di lingkungan, PP Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam jumpa pers secara virtual, Minggu (28/7/2024).
Ia juga menambahkan, pandangan dari anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan,"
PP Muhammadiyah sebelumnya telah membahas penawaran tersebut dalam rapat pleno pada 13 Juli 2024. Muhammadiyah juga telah menyampaikan kemungkinan ormas untuk mengelola tambang merupakan kewenangan dari pemerintah.
Sementara itu, Presiden Jokowi sudah menyampaikan alasan pembuatan regulasi izin kelola tambang untuk ormas keagamaan. Hal itu berawal dari dirinya yang mendapat komplain saat berkunjung ke masjid hingga pondok pesantren.
