Tim Editor
ERA.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang. Tim ini akan menggodok penerapan izin usaha pertambangan (IUP) yang diterima dari pemerintah sesuai prinsip Muhammadiyah.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam jumpa pers usai Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Sleman, DIY, Minggu (28/7/2024).
"Kami membikin tim pengelola tambang dengan Muhadjir Effendy sebagai ketua. Ini selaku Ketua PP Muhammadiyah Bidang Bisnis dan Ekonomi, bukan sebagai Menko PMK,” kata Haedar.
Tim ini berisi sejumlah pakar, akademisi, dan pengurus Muhammadiyah, antara lain Muhammad Sayuti, Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.
Tim ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menggodok penerapan IUP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.
Haedar kembali menegaskan posisi Muhadjir bukan sebagai Menko PMK dan mengingatkan awak media untuk tak menyebut kehadiran Muhadjir di acara itu sebbagai Menko PMK. “Nanti istana pindah ke sini,” kata Haedar sambil tertawa.
Muhadjir sendiri tak memberi pernyataan meski hadir di acara jumpa pers. Usai acara pun ia tak banyak memberi pernyataan. “Saya juga baru tahu tadi,” kata dia soal ditunjuk sebagai ketua tim pengelola tambang.
Muhadjir juga hanya tersenyum saat disinggung apakah Presiden Joko Widodo tahu penunjukan dirinya. “Onok, wae (ada saja),” respons kader Muhammadiyah ini dalam bahasa Jawa Timuran.
