Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR Puan Maharani menyinggun soal langkah pemerintah yang melakukan penarikan utang dalam jumlah besar. Menurutnya, hal tersebut merupakan imbas turunnya penerimaan pajak dan meningkatnya belanja subsidi.
Hal itu disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
"APBN, sebagai salah satu instrumen yang
strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara, bahkan mengalami
koreksi yang sangat dalam atas ruang
fiskal, untuk dapat menangani berbagai
urusan kebutuhan rakyat," kata Puan.
"Penurunan penerimaan perpajakan, dan
kebutuhan belanja subsidi yang meningkat
sangat besar. Sehingga pilihan pahit yang
kita tempuh dengan penarikan utang yang
sangat besar," imbuhnya.
Selain itu, Puan juga menyinggung 15 isu yang menjadi perhatian DPR. Isu-isu tersebut berdasarkan keluhan dari masyarakat, salah satunya terkait dengan hak guna usaha di Ibu Kota Negara.
Sebagai informasi, Jokowi Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpres tersebut ditandatangani pada 11 Juli 2024.
Melalui Perpres Percepatan Pembangunan IKN, pemerintah mengobral hak guna usaha (HGU) kepada para investor yang menanam modal di IKN hingga 190 tahun.
"DPR RI memberikan perhatian yang besar
terkait berbagai permasalahan yang
menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain, izin hak guna usaha di Ibu Kota Nusantara," kata Puan.
Selain itu, isu lainnya yang juga menjadi perhatian yaitu serangan siber terhadap pusat daya nasional, mafia tanah, judi online, korupsi tambang timah, penyelesaian proyek strategis nasional, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.
Pembukaan masa persidangan pertama Tahun Sidang 2024-2025 dihadiri pula oleh Wapres Ma’ruf Amin dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Seskab Pramono Anung, Menteri BUMM Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Mendag Zulfikli Hasan.
Hadir Pula Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, serta para Pimpinan Lembaga Negara lainnya.
