Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat menegaskan, partainya tidak bakal bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilgub Jakarta 2024. Meski kini sebagian besar partai politik telah merapat ke koalisi tersebut, ia memastikan partai berlogo banteng ini tak akan tergiur untuk tergabung di dalamnya.
"Jelas (tidak akan bergabung dengan KIM Plus)," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
Adapun PDIP memperoleh 15 kursi di DPRD Jakarta dalam Pemilu Legislatif 2024. Sementara, batas minimal pencalonan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta sebanyak 22 kursi. Sehingga PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendirian.
Meski demikian, menurut Djarot, peta politik bersifat dinamis. Ia menilai, masih ada kemungkinan terjadi perubahan sebelum pendaftaran calon kepala daerah digelar pada 27-29 Agustus mendatang.
Dia menyebut, peluang PDIP masih terbuka untuk mengusung pasangan calon bersama partai lain.
"Kita lihat nanti sampai tanggal 29 Agustus posisi dinamikanya seperti apa. Tapi percayalah bahwa PDI Perjuangan selalu bersama-sama dengan rakyat. Dengan akar rumput kita selalu mendengarkan suara rakyat. Jadi kita lihat tanggal 29 seperti apa posisinya," ujar dia.
Djarot mengungkapkan, hingga kini PDIP tetap menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik yang telah merapat ke KIM Plus, membahas terkait potensi koalisi untuk membentuk poros baru.
"Kami bukan hanya melobi, ya, tapi tetap berkomunikasi dengan partai-partai lain, yang sekarang ini yang nantinya itu mendeklarasikan KIM Plus," ungkap Djarot.
Dalam kesempatan yang sama, Wasekjen PDIP, Adian Napitupulu menekankan partainya akan berkoalisi dengan rakyat. Ia juga menyatakan bahwa PDIP tak akan bergabung ke KIM Plus.
"PDI Perjuangan is not for sale," tegas Adian.
Adian juga mengajak masyarakat untuk duduk dan memikirkan ulang kejanggalan yang sedang terjadi di Jakarta. Dia mengingatkan masyarakat tetap membuka kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi sebelum pendaftaran pasangan calon kepala daerah ditutup pada 29 Agustus.
“Beberapa hari yang lalu Partai A masih dukung Anies, lalu berubah. Ada Partai B masih dukung Anies, lalu berubah. Nah, sampai tanggal 29 ada tidak yang kemudian tadinya tidak dukung Anies lalu dukung Anies? Mungkin dong. Kemungkinan sama saja besarnya. Harusnya bahwa jangan dipatahkan, jangan ditiadakan, jangan dielakkan juga kemungkinan dinamika politik yang sangat dinamis itu seperti apa,” jelas Adian.
“Nah bagaimana sikap PDI Perjuangan? Yang pasti kita akan selalu bersama-sama dengan rakyat,” sambungnya.
