Tim Editor
ERA.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersedia menerima tugas sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2024-2029.
"Untuk kemaslahatan bersama untuk kepentingan bersama, maka dengan bismillah saya terima permintaan ini," ujarnya dalam pidato penutupan Muktamar ke-6 PKB di Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (25/8/2024).
Walaupun menerima mandat menjadi Ketua Dewan Syuro, dia mengajukan sejumlah syarat. Salah satunya meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengembalikan posisi dewan syuro sebagai pengambil keputusan strategis.
"Saya mengajukan syarat. Syaratnya tidak banyak. Bahwa dewan syuro harus diposisikan sebagai mestinya, hal strategis harus diputuskan bersama dewan syuro dan ketua umum," kata Ma'ruf.
Mantan Rais Aam PBNU itu lantas menyinggung, fungsi dewan syuro sempat disorot di tengah kisruh PKB dengan PBNU.
Dengan mengembalikan fungsi dan tugas dewan syuro, maka setelah ini tak ada lagi yang perlu dipermasalahkan lagi.
"Lalu apalagi yang dimasalahkan? Tidak ada. Maka selesailah yang dimasalahkan itu, alhamdulillah. Saya hanya ingin mengajak kita semua istiqomah di jalur PKB," ucapnya.
Sebelumnya, eks Sekjen PKB Lukman Edy mengungkapkan, Cak Imin banyak mengurangi peran kiai Nahdlatul Ulama (NU) hingga menghilangkan kewenangan Dewan Syuro PKB. Sikap itu ditunjukan sejak Muktamar PKB di Bali pada 2019 silam.
Hal itu disampaikan usai memenuhi panggilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) prihal duduk perkara kisruh PBNU dengan PKB di Kantor PBNU, Kramat, Jakarta, Rabu (31/7).
Awalnya dia menyampaikan, kerenggangan hubungan antara PKB dan PBNU sudah terasa sejak Muktamar ke-34 NU di Lampung pada 2021 lalu.
"Semenjak beberapa tahun terakhir ini semenjak pilpres, muktamar NU di Lampung kok terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara PBNU dengan PKB," kata Lukman.
Ketidakharmonisan itu diperuncing dengan ragam komentar Cak Imin dan sejumlah politisi PKB terhadap PBNU.
Puncaknya saat PKB menggelar muktamar di Bali pada 2019. Menurutnya, Cak Imin mulai mengurangi peranan kiai NU di PKB, bahkan menghilangkan kewenangan Dewan Syuro.
"Saya menjelaskan memang secara sistematik ada problem yg sangat mendasar, yairu problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai," kata Lukman.
"Bahkan formalnya, Muktamar Bali itu menghilangkan sebahagian besar kewenangan dari Dewan Syuro," imbuhnya.
Padahal berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB sebelumnya, Dewan Syuro berperan dalam mengambil keputusan, termasuk mengangkat ketua umum.
Sejak kewenangan Dewan Syuro dihilangkan, keputusan strategis PKB tak lagi dipegang oleh Dewan Syuro. Akibatnya, kepemimpinan PKB hanya terpusat kepada Cak Imin.
"Akibat dari hilangnya kewenangan Dewan Syuro ini, maka kemudian kepemimpinan PKB itu tersentralisasi di ketua umum. Bahkan anggaran dasar rumah tangga hasil Muktamar di Bali itu secara eksplisit menyatakan bahwa ketua umum itu punya kewenangan yang luar biasa," kata Lukman.
