Pemprov DKI Kembali Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Harga Seporsi Rp20 Ribu

| 03 Sep 2024 13:00
Pemprov DKI Kembali Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Harga Seporsi Rp20 Ribu
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam uji coba pemberian makanan bergizi gratis di SDN Gunung 01 Pagi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024). (Antara/Luthfia Miranda Putri)

ERA.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan lagi uji coba makan bergizi untuk murid sekolah dasar (SD). Kali ini bertempat di SDN Gunung 01 Pagi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Hari ini ada di sekolah SDN Gunung 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebanyak 650 paket untuk anak-anak sarapan pagi," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/9/2024), dikutip dari Antara.

Dalam kegiatan uji coba makan bergizi gratis ini, menu yang disajikan adalah nasi goreng, telur, ayam, jeruk, dan mentimun yang kandungannya sudah diuji oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menjamin kesehatan anak-anak sekolah. Uji kandungan kalori itu dilakukan pada setiap kotak makanan yang dibagikan.

"Hari ini seperti anak-anak makannya lahap, cocok dengan selera anak-anak didik kita dan ini yang perlu kita perhatikan selain kalori," ujar Heru.

Dia menargetkan akan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta untuk melakukan kegiatan uji coba makanan bergizi gratis. "Berikutnya nanti yang belum Jakarta Barat, terus terakhir nanti Kepulauan Seribu," ujarnya.

Dalam kegiatan uji coba makanan bergizi ini, pihaknya menggandeng PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Nilai atau kisaran harga makanan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa SD di Jakarta Rp20.000 hingga Rp25.000 per porsi.

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting), dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indoneisa.

Pencegahan stunting tetap menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia, yang berhasil menurunkan prevalensinya dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun, atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), untuk program tersebut.

Rekomendasi