Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut tragedi kerusuhan 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Menurutnya, pelanggaran kategori ini banyak terjadi di era kolonial.
"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, ethnic cleansing tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan kita 1960-an," kata Yusril kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari Voi.id.
Yusril malah megklaim belum ada pelanggaran HAM kategori berat, termasuk kerusuhan 1998. Pernyataan Yusril tesebut pun menjadi polemik.
"Kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998,” kata Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober.
Ia pun memastikan pemerintahan Prabowo akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dan temuan pemerintah soal kerusuhan 1998. Ia juga berkomitmen untuk teguh melaksanakan hukum dan keadilan.
"Bagaimana sikap pemerintah kita ke depan, itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama," tegasnya.
Untuk diketahui, pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 12 pelanggaran HAM berat berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Rinciannya adalah sebagai berikut:
1. Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa penembakan misterius 1982-1985
3. Peristiwa Talangsari Lampung 1989
4. Peristiwa Rumah Gudong dan Posatis di Aceh 1989
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997 dan 1998
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II pada 1998-1999
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999
10. Peristiwa Wasion di Papua 2001-2002
11. Peristiwa Wamena di Papua 2003
12. Peristiwa Jambo Kapuk di Aceh 2023
