Tim Editor
ERA.id - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan, pelaksanaan haji 2025 tak boleh terganggu dengan adanya regorganiasi badan baru. Hal itu merupakan komitmen Kementerian Agama (Kemenag).
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Haji dan Umroh yang terpisah dari Kemenag.
"Kementerian Agama dengan segala risikonya, dan dengan dukungan dari Komisi VIII, insyaallah diharapkan tahun ini tidak ada gangguan (pelaksanaan haji) dengan adanya reorganisasi haji ini," kata Nasaruddin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
Dia mengatakan, sejak terbentuk, Badan Haji dan Umroh belum efektif bekerja. Padahal sisa waktu untuk mempersiapan pelaksanaan haji 2025 semakin sempit.
Oleh karena itu, kedepannya perlu ada pembicaraan yang lebih intensif dengan Komisi VIII DPR terkait penerapan BPH. Kemenag, kata Nasaruddin, berprinsip bahwa pelaksanaan haji 2025 tak boleh gagal.
"Mengingat waktunya sudah sangat mepet, bahkan kita sekarang sudah belanja di sana. Maka ini perlu pembicaraan lebih intensif," katanya.
"Bahwa keberadaan badan ini juga pada satu sisi diminta segara terwujud, tapi pada sisi lain juga prinsip kami, haji tidak boleh gagal hanya karena masa transisi," tegas Nasaruddin.
Sebelumnya, Kepala Badan Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaganya agar pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan nyaman.
"Harapan Bapak Presiden, pada tahun depan kita bisa benar-benar mandiri, badan penyelenggara haji mandiri. Banyak harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk pelaksanaan ibadah haji," ujar Irfan di Jakarta, Selasa (22/10).
