Tim Editor
ERA.id - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan wujud intervensi langsung dalam penanganan stunting di Indonesia.
"Stunting kan bisa dikurangi secara tidak langsung, seperti dengan sanitasi yang bagus, rumah bagus. Kalau ini (program Makan Bergizi Gratis), menangani secara langsung, gizinya diperbaiki," kata Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kemendes PDT Ivanovich Agusta dalam siniar Kelengen Tau BPI Kemendes PDT, seperti diikuti di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (8/11/2024).
Pria yang akrab disapa Ivan itu mengatakan peran implementasi program Makan Bergizi Gratis dalam menangani stunting juga diperkuat oleh para ahli gizi.
Ia menyampaikan di setiap dapur atau yang dalam program tersebut dinamai Satuan Pelayanan Gizi, terdapat ahli gizi yang akan memantau kadar gizi dalam setiap makanan yang dibagikan secara gratis untuk siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita itu.
Satuan pelayanan tersebut akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa.
"Jadi, nanti ada ahli gizi di masing-masing istilahnya itu kalau umum menyebutnya dapur, tetapi di sana menyebutnya Satuan Pelayanan Gizi. Itu masing-masing ada ahli gizinya. Banyak itu, kalau sudah lengkap totalnya 30.000," kata Ivan.
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto telah menyampaikan bahwa percepatan penurunan kasus stunting merupakan pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi bangsa Indonesia sehingga harus dituntaskan secara bersama-sama.
"Sejatinya, target penurunan stunting tahun 2024 ini sebesar 14 persen. Tetapi, angkanya nangkring (stagnan) di 21,5 persen yang semula di angka 30 persen. Artinya, ini PR besar kita," kata Yandri.
Sejalan dengan tugas besar itu, ia menyampaikan bahwa kementerian/lembaga terkait pun, seperti Kemendes PDT, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mengupayakan percepatan penurunan angka stunting di tanah air.
