Tim Editor
ERA.id - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono memberi isyarat akan maju sebagai Ketua Umum PPP bila diberi amanah.
"Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit," kata Mardiono usai Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP NTB di Mataram, Sabtu (16/11/2024), dikutip dari Antara.
"Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut, saya nggak pernah nyalon tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar), saya bismillah," lanjutnya.
Terkait isu desakan Muktamar dipercepat, Mardiono menyatakan tidak ada desakan sebab pelaksanaan Muktamar di PPP itu ditentukan oleh para pemegang kedaulatan dalam hal ini wilayah dan cabang.
"DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029," terang Mardiono.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa PPP partai yang paling demokratis, tidak bisa ditekan dan diintervensi oleh pihak mana pun.
"Muktamar tidak semata mata memilih ketua umum tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi," katanya.
Diketahui, Muktamar ke-10 PPP direncanakan bakal digelar pada 2025.
