Tim Editor
ERA.id - Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto menyinggung soal ego sektoral antara lembaga antirasuah dengan lembaga penegak hukum lainnya. Padahal, KPK sering kali harus berkoordinasi, misalnya dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.
Hal itu disampaikaan saat memaparkan makalah dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
"Seringkali permasalahannya adalah, ini menimbulkan, karena sering kali sifatnya non teknis, banyak permasalahan yang sifatnya akhirnya tidak berjalan dengan baik," kata Setyo.
"Di lapangan, terkendalanya adalah karena hal-hal sepele, ada ego sektoral, kemudian kurang koordinasi," imbuhnya.
Menurutnya, ego sektoral ini justru dilakukan oleh pimpinan KPK. Menurutnya, kerap kali pimpinan KPK tak mau bertemu dengan jaksa agung maupun kapolri. Sehingga koordinasi antar lembaga menjadi terhambat.
"Seringkali, pimpinan merasa tidak perlu bertemu, terutama pimpinan di level KPK, menganggap mungkin levelnya sudah terlalu tinggi, tidak mauu ketemu dengan Jaksa Ahung, tidak mau ketemu dengan Kapolri," kata Setyo.
Menurutnya, kerap kali pimpinan KPK merasa bukan level pimpinan yang harus bertemu, melainkan level deputi. Hal tersebut akhirnya menghambat penyelesaian kasus.
"Nah, permasalahan ini akhirnya menimbulkan permasaahan, penyelesaian perkara di level bawah," imbuhnya.
Menurutnya, permasalahan ini bisa diselesaikan apabila pimpinan KPK dengan pimpinan lembaga penegak hukum lainnya bisa saling berkoordinasi.
"Sebenarnya, ini bisa diselesaikan, manakala antara pimpinan bisa komunikasi," kata Irjen Kementan itu.
