Tim Editor
ERA.id - PDI Perjuangan menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Polri (Kapolri). Tujuannya untuk memutus syahwat kekuasaan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Awalnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyoroti buruknya budaya politik yang terjadi sejak perhelatan Pilpres 2024 hingga Pilkada 2024. Dia menyebutnya sebagai budaya Jokowisme.
"Pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya, terstruktur, sistematis, dan masif. Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme," katanya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Dia menjelaskan, budaya politik buruk bernama Jokowisme itu lahir dari ambisi seorang penguasa bernama Jokowi yang menghalalkan berbagai cara untuk melanggengkan kekuasaanya.
Menurutnya, untuk memenuhi ambisi tersebut, Jokowi menggunakan berbagai instrumen negara. Salah satunya mengerahkan aparat kepolisian yang belakangan disebut sebagai pasukan 'Partai Cokelat' alias Parcok.
"Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal Partai Cokelat," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan budaya Jokowisme itu langgeng dipraktikkan hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November kemarin.
Deddy lantas menyinggung bagaimana Prabowo Subianto juga ikut digunakan sebagai alat untuk memenangkan pasangan yang diendorse oleh Jokowi yaitu, calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi sampai memaksa seorang kepala negara membuat video dukungan sangat menyakitkan hati.
"Bayangkan seorang Presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari minggu di luar hari kerja mengunjungi lahan food estate di Merauke harus terbang ke rumah seorang mantan presiden dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon Gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan," ujar Deddy.
Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Prabowo untuk mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sebab, gerakan masif Parcok dalam Pilkada Serentak 2024 berada di bawah komando Sigit.
"Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus menerus dipertontokkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listyo Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy.
"Dengan cara itu kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa kepresidenan Prabowo," pungkasnya.
