Tim Editor
ERA.id - Politisi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati mendukung pemerintah memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah tak layak pakai di tanah air.
"Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk membangun infrastruktur yang layak di daerah-daerah tertinggal. Tidak ada alasan untuk menunda hal ini," kata Esti, Senin (9/12/2024).
Wajar Esti meminta itu, sebab dia melihat sejumlah sekolah tak layak pakai di Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti SMP Negeri 7 Kupang Tengah, dalam kunjungan kerja resesnya.
"Bayangkan, sekolah ini dibangun pada 2016 tetapi atapnya masih dari daun rotan, dindingnya dari pelepah, dan sebagian besar aktivitas belajar mengajar dilakukan di bangunan SD yang dipinjam. Ini menunjukkan ketidakadilan dalam pemerataan pendidikan," ucap Esti.
Berangkat dari fakta ini, ia mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem alokasi anggaran pendidikan. Menurut dia, banyak sekolah di daerah terpencil, seperti NTT, seharusnya menjadi prioritas utama untuk perbaikan kuantitas dan kualitas pendidikan.
Esti berharap pemerintah segera mengeksekusi rencana-rencana perbaikan di dunia pendidikan.
"Pendidikan harus menjadi prioritas nyata, bukan hanya janji politik. Generasi muda kita di NTT dan daerah tertinggal lainnya tidak boleh terus-menerus menjadi korban ketidakadilan," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pada 2025 pemerintah telah mengalokasikan dana Rp17,15 triliun untuk merehabilitasi 10.440 sekolah negeri maupun swasta.
"Untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, pada tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp17,15 triliun untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta," ujarnya dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Kamis (28/11).
Ia mengatakan dana tersebut akan disalurkan langsung ke sekolah melalui skema transfer tunai, untuk kemudian dikelola secara mandiri oleh masing-masing sekolah.
Dengan pendekatan swakelola ini, kata dia, sekolah-sekolah dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk membeli bahan bangunan dari wilayah setempat dan memberdayakan tenaga kerja lokal.
