Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Presiden Prabowo Subianto tak berniat mempersulit rakyat dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah.
Menurut dia, sudah sepatutnya masyarakat yang menikmati ekonomi yang besar dikenakan pajak yang besar. Sedangkan rakyat yang kurang memiliki kekuatan ekonomi harus dilindungi dengan keringanan pajak yang luar biasa.
Fahri dalam diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu kemarin, mengaku Prabowo ingin memastikan bahwa pajak adalah instrumen negara untuk menghadirkan ekonomi. Di samping menaikkan pajak, menurut dia, pemerintah juga menggelontorkan banyak subsidi.
"Ini adalah jalan dari negara yang benar ya," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.
Menurut dia, seluruh pihak harus menyadari kekayaan yang dimiliki harus menjadi tanggung jawab sosial. Karena orang yang memiliki kekayaan melimpah takkan bisa hidup tenang jika dikelilingi oleh orang miskin.
Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo saat ini menggunakan komando ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih masif.
"Paling tidak, Pak Prabowo yang ingin melakukan dua hal dalam ekonomi, berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam dan mengacak-acak alam," katanya.
Setelah Tahun Baru 2025, dia ingin Indonesia betul-betul akan menjadi negara yang dipandang oleh seluruh dunia. Untuk menjadi negara yang aman, tertib, damai, banyak hal yang bisa dilakukan di negara ini untuk membantu kemanusiaan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa.
"Indonesia akan menjadi tidak saja pemain dalam negeri tapi pemain global, dan kita sudah tunjukkan sejak awal berdirinya republik ini," kata dia.
