Tim Editor
ERA.id - Mantan politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon membantah tudingan politisasi hukum di balik penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebaliknya, dia mengungkapkan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) banyak membantu Hasto dari kejaran komisi antirasuah.
"Enggak lah (politisasi hukum), setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia, setahu saya selama ini," kata Effendi di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia mengungkapkan, bantuan yang diberikan Jokowi kepada Hasto terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR Harun Masiku sangat terlihat jelas.
Hal itu dibuktikan dengan sikap pimpinan KPK periode 2019-2024 yang tak pernah mengusik Hasto. Penetapan tersangka ini baru dilakukan oleh pimpin KPK periode baru.
"Buktiknya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada diutak atik itu. Ini kan baru periode yang baru ini," kata Effendi.
"Artinya, beliau (Jokowi) secara political will justru memberikan perhatian lah, tidak pernah ada yang seperti dituduhkan," imbuhnya.
Dia mengaku pernah mengingatkan soal perlindungan yang diberikan Jokowi kepada Hasto dari kejaran KPK. Namun, hal itu tak diindahkan oleh Hasto.
"Saya sampaikan juga ke mas Hasto, 'mas, setahu saya, Pak Jokowi itu ikut menjaga anda lho', (dijawab Hasto) 'oh enggan ini', ya silahkan saja," ujar Effendi.
Lebih lanjut, dia mengaku prihatin dengan kasus hukum yang menimpa Hasto dan mencorong citra mantan partainya. Namun dia tak mau mencapuri urusan hukum.
Sebaliknya, dia menyarankan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan ketua umum PDIP. Hal itu dinilainya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik dan partai.
"Ini enggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira ini harus pertanggungjawabannya dari ketua umumnya dong," kata Effendi.
"Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab, ya meletakan jabatan kan kesatria juga, dan akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.
Diketahui, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah selaku kader PDIP dan pengacara sebagai tersangka dugaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR. Mereka diduga ikut serta menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota dewan.
Selain itu, Hasto juga jadi tersangka perintangan penyidikan. Dia disinyalir melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.
Dalam kasus ini, sejumlah saksi juga sudah dipanggil. Di antaranya adalah eks Dirjen Imigrasi Ronny Sompie hingga eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Kemudian, komisi antirasuah juga memanggil Hasto pada Senin, 6 Januari. Hanya saja, dia minta penjadwalan setelah 10 Januari karena sudah ada acara rangkaian HUT PDIP yang lebih dulu terjadwal.
