Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR Puan Maharani memerintahkan seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) mengawasi program-program pemerintah, khususnya yang menjadi perhartian masyarakat. Salah satunya yaitu makan bergizi gratis.
Hal itu disampaikan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).
"Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini
menjadi perhatian rakyat serta perlu segera
ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan," kata Puan.
Ada 17 isu program pemerintah yang bakal disoroti DPR pada masa sidang ini. Antara lain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, kemudian penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan.
Selain itu juga terkait perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat; penanganan terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah.
"Stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan," kata Puan.
Kemudian juga upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, penangan kasua virus HMPV, penanganan wabah penyakit mulut dan kuku
(PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah.
Selanjutnya yaitu penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), konflik pertanahan dan tata ruang, serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri.
Kemudian penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak; rencana pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2026; upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur; dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS.
"DPR RI dan Pemerintah, harus dapat merespon secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan Regulasi, Aparatur Sipil Negara, Anggaran, dan Program Kementerian/Lembaga," kata Puan.
Dia menambahkan, DPR melalui AKD adalah mitra kerja pemerintah. Oleh karena itu harus memiliki arah yang sama di setiap upaya, kebijakan dan program yaitu mengutamakan kepentingan rakyat demi menjalankan visi dan misi pembangunan Indonesia.
“Rakyatlah yang menjadi tujuan, sehingga rakyatlah yang harus mendapatkan manfaat paling besar dari seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional sehingga tidak ada rakyat yang tertinggal dan/atau ditinggalkan oleh jalannya pembangunan nasional,” tegas Puan.
