Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah menteri-menteri dari partainya bertindak sendiri. Dia menegaskan, tak mungkin ada menteri yang mengarang kebijakan presiden.
Hal itu merespons pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait LPG 3 kilogram (kg), bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
"Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan presiden, tidak mungkin. Enggak mungkin ada menteri yang berani-beraninya atau mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, aturan yang dikeluarkan Bahlil selaku menteri ESDM bermaksud baik. Yaitu mengatur soal masalah distribusi LPG 3 kg.
Adanya dinamika di lapangan buntut dari aturan tesebut, menurutnya wajar terjadi. Partai Golkar tetap meyakini aturan yang dikeluarkan ketua umumnya bukan untuk menyusahkan rakyat.
Dia mengibaratkan, aturan yang dikeluarkan oleh Bahlil terkait LPG 3 kg itu seperti orang sakit yang berniat untuk sembuh. Tentunya orang tersebut menjalani banyak pengobatan.
Pengobatan itu secara jangka pendek bertujuan untuk sembuh. Sedangkan janngka panjanganya untuk sehat.
"Kalau saya menilainya ya, pengaturan tata niaga itu kan kepentingannya untuk jangka menengah dan panjang," kata Doli.
Dia kembali menegaskan, tidak mungkin ada menteri yang berani mengeluarkan aturan tanpa berkoordinasi dengan presiden.
"Saya tegaskan, tidak ada saya kira, satu menteri pun di jajaran kabinet Pak Presiden, presidennya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari presiden," kata Doli.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, larangan pedang eceran menjual LPG 3 kilogram (kg) bukan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Diketahui, larangan tersebut menyebabkan kelangkaan tabung gas melon di tengah masyarakat.
"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Dia mengatakan, Prabowo langsung turun tangan setelah adanya keluhan masyarakat yang kesulitan mencari LPG 3kg. Oleh karena itu, kepala negara menginstruksikan agar pengecer diperbolehkan berjualan kembali.
Di sisi lain, pemerintah mematangkan aturan soal mengubah pengecer menjadi sub pangkalan.
"Tapi melihat situasi dan kondisi tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," kata Dasco.
