Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ogah mengomentari isu perombakan kabinet atau reshuffle. Dia menegaskan hal itu merupakan hak prerogarif Prabowo Subianto selaku Presiden RI.
"Itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling ngerti hak progresif Bapak Presiden," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Dia menegaskan, seorang menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Karena itu, semua pihak sebaiknya tidak perlu mengomentari apa yang menjadi kewenangan kepala negara.
Dia lantas menyinggung agar pihak-pihak tertentu menjadi lebih berwenang mengomentari apa yang menjadi kewenangan presiden.
"Semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden," kata Bahlil.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Maka sudah menjadi kewajiban bagi menteri menjalankan apa yang diperintahkan oleh kepala negara.
"Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden," kata Bahlil.
"Biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak proaktif Bapak Presiden," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal bakal mengocok ulang kabinetnya. Dia tak segan mencopot menteri yang tak bekerja dengan baik.
Hal ini merupakan komitmennya memenuhi tuntutan rakyat untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih.
"Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, saya akan singkirkan," kata Prabowo di Jakarta, Rabu (5/2).
Belakangan, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendapat kabar ada menteri yang tak seirama dengan Prabowo.
Namun dia tidak mengetahui persis apakah menteri tersebut akan terkena reshuffle atau tidak.
Dia mengatakan, evaluasi terkait menteri, apakah hanya ditegur atau dicopot dari jabatannya, merupakan kebijakan dari presiden.
"Jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama. Ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden punya kebijakan itu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2).
