Tim Editor
ERA.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku, anggaran lembaganya juga terkena efisiensi sebesar 0,2845 persen atau sekitar Rp202 miliar. Adapun anggaran BGN untuk tahun 2025 sebesar Rp71 triliun.
Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga memang diwajibkan melakukan efisiensi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto.
"BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih 0,2845 persen, jadi berkurangnya Rp202 miliar," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025) malam.
Dengan adanya efisiensi tersebut, BGN meniadakan anggaran pengadaan lahan yang awalnya akan dibangun untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis.
Dia menyampaikan, berdasarkan masukan dari Prabowo, untuk pengadaan lahan, BGN bisa meminjam lahan milik lembaga atau kementerian lain hingga tanah milik pemerintah daerah.
"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan," kata Dadan.
"(Lahan) bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai," imbuhnya.
Menurutnya, BGN memerlukan 30 ribu SPPG. Hingga saat ini hanya ada 246 SPPG di seluruh Indonesia, dan akan segera ditingkatkan menjadi 700 SPPG.
Meski begitu, program MBG sama sekali tidak terdampak efisiensi.
"Enggak ada. Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena. Yang kena ya pengadaan di pengadaan lahan," pungkasnya.
