Tim Editor
ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merapat ke Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah.
Sebagai kader PDI Perjuangan dia tak sendiri, ada 16 kepala daerah lainnya. Mereka antara lain Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti'ana.
Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Selanjutnya dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. "Semalam 17 orang," ujar Bima, Senin (24/2/2025).
Sementara Pramono dalam keterangan yang diterima ERA hanya bisa menjawab diplomatis soal pilihannya. Dia juga tak mau menjawab terlalu jauh tentang keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarniputri.
"Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogyakarta dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini, kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini, Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa. Tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan," terangnya.
Pram bilang tugasnya sebagai Gubernur Jakarta untuk sementara dititip ke wakilnya, Rano Karno. Sementara soal dicabut atau tidaknya surat perintah PDIP yang isinya melarang kepala daerah ikut retret, Pram tak menjawab lugas.
"Surat itu kewenangan sepenuhnya Ibu Mega dan DPP partai."
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).
Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Surat itu menyebut, "mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan".
Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis Megawati dalam surat itu.
Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," sambungnya.
