Tim Editor
ERA.id - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kader partainya mengawal Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Super holding itu baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dia menegaskan, Danantara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sebagain golongan. Hal itu disampaikan dalam sabutannya saat menghadiri pembukaan Kongres ke-VI Partai Demokrat di kawasan SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).
"Keberadaan Danantara yang hari ini telah dilucurkan presiden, kita kawal. Kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat. For the people. Kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat," kata SBY.
Presiden ke-6 RI itu mengingatkan, saat ini Partai Demokrat merupakan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, sudah menjadi tugas partainya untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah.
"Ini etika yang harus kita junjung tinggi bagi Paetai Demokrat, sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo," kata SBY.
Sebelumnya, Prabowo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Inevestasi Daya Anagata Nusantara.
Keduanya merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).
Meski belum resmi dilantik, namun para mantan presiden dan wakil presiden, termasuk SBY ditunjuk sebagai penasihat Danantara.
Saat peluncuran BPI Danantara Indonesia di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2). Dalam kesempatan itu terlihat hadir Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, hingga Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin. Hanya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang tak terlihat hadir.
"Nanti mantan-mantan Presiden itu nanti akan diajak untuk menjadi penasihat," kata Kepala Kantor Komunikaai Kepresidenan Hasan Nasbi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2).
Keterlibatan para mantan presiden dan wakil presiden ini diharapkan menjadikan Danantara Indonesia sebagai lembaga yang berintegritas.
"Agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia," kata Hasan.
