Tim Editor
ERA.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk menanggulangi premanisme di pabrik yang bikin gerah industri dan membuat banyak investor menunda investasi ke Indonesia.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyebut Kemnaker akan mengundang semua pemangku kepentingan untuk duduk satu meja mencari solusi dan menghentikan organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman.
“Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan,” kata Wamenaker Noel dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/3/2025), dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Wamenaker mengatakan jauh sebelum lebaran, masalah ini sudah dikeluhkan kembali oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar.
Keluhan ini sudah ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, hingga para pengamat.
Semuanya menyesalkan tindakan ormas yang bergaya preman menekan pabrik dan perusahaan meminta sumbangan, pekerjaan, limbah, dan fasilitas lain.
Belakangan ini, ormas justru memanfaatkan situasi dengan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara-cara bergaya preman. Sudah ada preman di Bekasi yang ditangkap polisi.
Noel mengatakan Kemnaker akan mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Kemudian Pemda Jawa Tengah (Jateng), Daerah Khusus Yogyakarta (DKY) dan Jawa Timur.
“Langkah pertama kita mulai dari Pulau Jawa, selanjutnya akan menjadi percontohan bagi seluruh provinsi,” kata Noel.
