Tim Editor
ERA.id - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan, penulisan ulang sejarah Indonesia akan mengedepankan narasi positif. Tak terkecuali peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat.
Pemerintah berencana menyusun sejarah dari era pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, dia menilai, tak perlu menuliskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan setiap era kepimpinan.
"Tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari seitap zaman, setiap masa," kata Fadli di Taman Sriwedari Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6) lalu.
Prihal pelanggaran HAM berat, dia mengaku tak seluruhnya akan ditulis ulang dalam proyek ini. Alasannya, proyek ini bukan penulisan ulang pelanggaran HAM.
Fadli mengatakan, penulisan ulang sejarah yang tengah dikerjakan pemerintah adalah sejarah nasional.
"Ini bukan menulis tentang sejarah HAM. Ini sejarah nasional Indonesia yang aspeknya begitu banyak, dari mulai prasejarah atau sejarah awal, hingga sejarah keseluruhan," kata Fadli.
Meski begitu, dia meminta publik tak perlu khawatir adanya pengaburan sejarah. Pemerintah memastikan tidak akan mengabaikan sejarah yang ada.
Hanya saja, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini lebih mengedepankan Indonesia sentris, dan menghilangkan bias kolonial. Tujuannya agar sejarah yang ditulis dapat mempersatukan bangsa demi kepentingan nasional.
"Kita ingin sejarah ini Indonesia sentris, mengurangi atau menghapus bahkan bias-bias kolonial. Kemudian terutama untuk mempersatuan bangsa dan kepentingan nasional kita," kata Fadli.
"Dan tentu saja juga untuk menjadikan sejarah itu semakin relevan bagi generasi muda, terutama adalah capain-capaian positif," sambungnya.
Diketahui, proyek penulisan sejarah ulang Indonesia ini akan memakan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp9 miliar.
Terdapat 11 jilid buku yang disusun, yaitu Sejarah Awal Nusantara, Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina, Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah, Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi, Respons Terhadap Penjajahan, Pergerakan Kebangsaan, Perang Kemerdekaan Indonesia, Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi, Orde Baru (1967-1998), Era Reformasi (1999-2024), Faktaneka dan Indeks.
"Sejauh ini, kita targetkan mungkin bulan Juli kita akan uji publik," kata politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumya, sejumlah sejarahwan dan akademisi mengkritik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dikerjakan pemerintah. Menurut mereka, tak semua pelanggaran HAM berat dituliskan.
Dari 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diakui pemerintah era Presiden Jokowi, menurut para sejarahwan dan akademisi, pemerintah saat ini hanya menuliskan dua saja.
Pelanggaran HAM seperti peristiwa 1965 hingga penculikan aktivis di era Orde Baru, disebut tak masuk dalam 11 jilid buku yang sedang disusun.
