Tim Editor
ERA.id - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) kini mempunyai kewenangan menyuntikkan modal kepada perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebab itu, mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah kepada perusahaan BUMN seperti sebelumnya, praktis lenyap.
Hal itu ditegaskan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria dalam IKA Fikom Unpad Executive Breakfast Meeting di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Dalam menyuntikkan modal, ia menjelaskan Danantara Indonesia akan menilai bussines plan (rencana bisnis) dari perusahaan BUMN terkait, termasuk dengan forecasting dari industrinya.
“Dan dalam pemberian equity injection (suntikan modal) kepada perusahaan-perusahaan BUMN itu, tentu kita memiliki parameternya yang cukup dekat,” ujar Dony.
Ia memastikan pemberian suntikan modal kepada perusahaan BUMN akan melewati proses yang berlapis dan ketat, serta melakukan kajian terkait sektor mana saja dan seberapa besar modal yang akan disuntikkan.
“Tentu saja di bagian daripada roadmap Danantara ke depan, sektor-sektor mana saja, kemudian juga seberapa besar jumlah injeksi equity yang akan kita berikan, itu semuanya melalui proses yang berlapis yang sama ketat,” ujar Dony.
Seiring wewenang Danantara Indonesia itu, ia mengatakan mekanisme pemberian PMN dari pemerintah kepada perusahaan BUMN sudah tidak ada lagi.
Dony memastikan, proses pemberian suntikan modal kepada perusahaan BUMN tidak akan terjadi kongkalingkong antara Danantara Indonesia dengan perusahaan-perusahaan BUMN terkait.
Ia memastikan Danantara Indonesia dikelola oleh para profesional di bidangnya. “Saya rasa enggak ya (kongkalingkong), karena kita lihat semuanya profesional, prosesnya juga sangat jelas. Tahapan-tahapannya sampai dengan penambahan equity didampingi oleh profesional-profesional. Jadi saya rasa sangat clear dan sangat transparan,” ujar Dony.
Disindir Prabowo
Jauh sebelum ucapan Donny, Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta pada 12 Juni 2025 silam, menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada BUMN dan membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam proyek-proyek strategis nasional.
Prabowo menilai sektor swasta kerap lebih efisien, tepat waktu, dan mampu menghemat anggaran secara signifikan dibandingkan dengan kinerja sebagian BUMN.
“Sering kali BUMN merasa kalau kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau boros, juga tidak apa-apa, karena akan ada PMN (Penyertaan Modal Negara-red). PMN, PMN, PMN, apa ini PMN-PMN ini?” ujarnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara menilai sudah saatnya pemerintah memberi porsi lebih besar kepada sektor swasta dalam pembangunan fisik, terutama infrastruktur.
“Saya arahkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur sekarang, peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara. Kita butuh mitra yang efisien dan modern dari segi teknologi,” katanya.
Presiden juga menggarisbawahi pentingnya menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif, agar investor swasta, baik lokal maupun asing, mau masuk dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
“Kalau swasta dari dalam dan luar negeri mau tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka,” katanya.
