Tim Editor
ERA.id - Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon sempat tersendat. Sebabnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengeruduk dan mendesak proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dihentikan.
Momen itu terjadi di sela-sela rapat pada Rabu (2/7/2025). Hal itu bermula ketika Fadli hendak menjawab sejumlah tanggapan dari Komisi X DPR.
Tak lama, sejumlah Koalisi Masyarakat Sipil yang duduk di balkon ruang rapat Komisi X DPR langsung berdiri dan membentangkan poster dan spanduk ke arah ruang rapat.
"Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan suara korban," teriak Koalisi Masyarakat Sipil dari arah balkon.
Adapun poster yang dibentangkan berisi tulisan "kekerasan seksual Tragedi Mei 98 bukan rumor Lawan Pemutihan Dosa Orde Baru". Selain itu, ada pula poster yang berisi daftar pelanggaran HAM berat masa lalu.
Selain mendesak proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dihentikan, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyuarakan penolakan terkait rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
"Tolak gelar pahlawan Soeharto. Lawan sisa-sisa Orde Baru," kata mereka.
Mendengar keriuhan dari balkon, Fadli Zon pun menghentikan bicaranya. Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian meminta pamdal segera mengendalikan situasi.
"Saya rasa cukup ya. Ya silahkan kembali ke tempat masing-masing, Pamdal tolong diamankan," ujar Lalu.
Pamdal lantas menggiring Koalisi Masyarakat Sipil keluar dari balkon dan gedung parlemen.
