Tim Editor
ERA.id - Pentolan aksi 212 sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah, Zaitun Rasmin, meminta publik memberi kesempatan kepada Indonesia untuk berjuang membantu Palestina lewat Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Dia juga ingin Indonesia tak terburu-buru keluar dari BoP.
“Bagi saya, kalau pemerintah kita keluar dari BoP, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk benar-benar membantu saudara kita di Gaza, Palestina? Bukankah ini masih ada peluang, apalagi mereka diberi kesempatan,” kata Zaitun dalam sebuah unggahan di akun pribadi Instagramnya @zaitunrasmin_official, Selasa.
Katanya BoP menjadi wadah yang saat ini paling mungkin untuk membicarakan tentang perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina.
“Kalau orang berbicara bahwa itu kemungkinannya kecil (untuk) berhasil. Itu namanya teori kemungkinan. Bisa juga berhasil. Maka, biarlah pemerintah kita bersama tujuh negara Islam lainnya, bahkan sudah bertambah jadi beberapa negara Islam, melakukan tugas itu. Dan tugas kita untuk terus berjuang secara maksimal,” ujarnya.
Ketua Umum Wahdah Islamiyah itu juga mengatakan desakan tersebut perlu disikapi dengan objektif karena serangan AS dan Israel ke Iran sudah terjadi sebelum adanya BoP.
“Kalau mengaitkan dengan BoP, ya rasa-rasanya kita perlu objektif. Sebab, serangan Zionis (Israel) dan Amerika ke Iran itu sudah terjadi sebelum ada BoP,” kata Zaitun.
"Indonesia tidak boleh berhenti bersuara sampai Palestina merdeka. Sampai Genosida terhenti. Dan itu merupakan tanggung jawab moral yang diamanatkan UUD 1945," ujarnya.
Dia mengajak para tokoh yang menginginkan Indonesia keluar dari BoP untuk menggunakan hati nurani dan berpikir jernih. Menurutnya, penting untuk berusaha objektif dalam menilai.
“Dan di sinilah pentingnya berbagi tugas. Biarlah pemerintah dengan tugasnya. Dan kita dengan tugas kita pula. Ini poin penting. Jadi agar kita tidak mudah terjatuh pada kesalahan menilai. Apalagi nanti menyebabkan perpecahan di antara kita,” kata Zaitun.
Terpenting, lanjut dia, para pemuka agama atau ulama untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah. Berkomunikasi memakai kepala dingin. “Lalu kita mengambil kesimpulan bersama. Yang lebih maslahat bagi umat. Di mana pun mereka berada,” tuturnya.
