Tim Editor
ERA.id - Mahasiswa mengusir tiga pejabat negara pada sebuah acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6) malam.
Mereka yang diminta meninggalkan kampus yakni Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.
Dalam momen tersebut, Budiman sampai dicap pengkhianat reformasi. Selain itu, para mahasiswa juga memakin Presiden Prabowo Subianto serta menganggap SPPG adalah singkatan dari Satuan Penjilat Prabowo-Gibran.
Aksi mahasiswa tersebut ternyata merupakan respons terhadap ekonomi politik yang kacau dan menyulitkan rakyat miskin. Mereka juga menyinggung proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghamburkan banyak anggaran.
Insiden ini juga banyak mendapat respons publik. Banyak yang menilai kalau tindakan mahasiswa tersebut wajar toh pemerintah terkesan mau mendoktrin belaka mahasiswa UGM yang tak dilibatkan menjadi narasumber.
Qodari menolak dituntut
Merespons itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari yang pernah membohongi publik soal homeless media, menegaskan dialog wajib dikedepankan.
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja," kata Qodari, Rabu (17/6/2026).
Terkait ada anggapan bahwa mahasiswa yang merangsek diskusi itu merasa capek dengan diskusi dan ingin menuntut kepada pemerintah, Qodari melihat hal itu sebagai amarah semata.
Ihwal tuntutan mahasiswa yang ingin pemerintah menghentikan MBG, Qodari mengatakan program itu adalah program prioritas Prabowo.
"Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," tegas Qodari.
Karena itu, lanjut dia, ketidaksetujuan mahasiswa harus dibuat dua kategori. Pertama, ketidaksetujuan yang bersifat politik, dan yang kedua bersifat tenokratis. Untuk yang bersifat politik, menurutnya, tidak ada ruang negosiasi.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu, karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," kata Qodari.
