Tim Editor
ERA.id - Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap partai politik seperti PSI memilih kader berintegritas karena akan berdampak pada kesejahteraan dan kebijakan pembangunan serta hukum.
Setyo saat ditemui usai peresmian Halte Setiabudi Integritas di Jakarta, Minggu (21/6) mengaku soal penilaian cukup masyarakat yang menilai.
"Jadi, terkait masalah yang itu, ya pastinya masyarakat bisa menilai, semua pihak juga bisa menilai bahwa yang paling penting adalah semua berintegritas," ujar Setyo.
Integritas, katanya, diperlukan karena menyangkut dengan kegiatan yang dilakukan oleh kader itu, tidak hanya terkait dengan politik saja, tetapi juga berdampak pada kebijakan pembangunan, bahkan hukum.
"Karena apa? Produk yang dihasilkan, aktivitas kegiatan semuanya yang dilakukan itu nanti berkaitan bukan hanya masalah politik saja, tetapi berdampak juga kepada kesejahteraan, kebijakan pembangunan, bahkan hukum juga," katanya.
Diketahui mantan narapidana korupsi tersebut adalah mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam yang dikabarkan bergabung dengan PSI.
Sebelumnya, Nur Alam merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), yang menjabat sebagai Gubernur Sultra selama dua periode.
Pada 2016, KPK menetapkannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Sultra pada periode 2009-2014, yang merugikan keuangan negara Rp4,3 triliun.
Ia sempat mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ditolak oleh hakim.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonisnya selama 12 tahun pidana penjara dan sempat diperberat 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.
Namun, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengurangi vonisnya menjadi 12 tahun penjara.
Hakim dalam pertimbangannya menilai Nur Alam tidak terbukti memperkaya diri sebagai mana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dia terbukti melanggar Pasal 12B mengenai gratifikasi.
