Tim Editor
ERA.id - Kamar Dagang China di Indonesia pada Mei 2026 sempat mengirim surat keluhan resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti ketatnya regulasi, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait.
Itu lantas membuat para investor China dan perusahaan-perusahaan China menghadapi persoalan serius.
Merespons itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie ternyata sempat kaget.
"Kita semua juga mengetahui tentang surat dari Kamar Dagang China kepada Indonesia. Menurut saya, cara terbaik untuk menanggapi hal itu adalah dengan datang langsung dan menjelaskan bagaimana kami melihat persoalan tersebut dari sudut pandang sektor swasta," kata Anindya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Minggu (21/6).
Anin datang ke China untuk menghadiri sejumlah acara yaitu China International Supply Chain Expo dan APEC CEO Forum di Beijing, Summer Davos 2026 di Dalian maupun pertemuan dengan mitra lainnya.
"Kami sudah melakukan dialog dari waktu ke waktu, memang cara mereka untuk menyampaikan keluhan itu agak mengagetkan, tapi diplomasi, pembicaraan, percakapan, memang penting dilakukan, karena itu saya ke sini karena kita mesti jelaskan langsung," ungkap Anin.
"Mungkin memang ada keluhan, tapi bukan dari seluruh pengusaha, jadi saya tidak menafikan karena seperti dalam bisnis, 'customer service' memang penting kalau klien tidak senang, kita harus datang dan ajak bicara persoalannya," tambah Anin.
Kata Anin, China tetap menjadi mitra penting bagi Indonesia dengan nilai perdagangan dan investasi yang besar.
"Saya rasa memang China sangat strategis, sangat penting dan punya hubungan yang saling menguntungkan dengan Indonesia, hal yang ingin saya tekankan adalah bukan hanya perdagangan, tapi juga investasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan sumber daya manusia bisa kita pelajari dari China," tegas Anin.
Anin menyebut China terutama unggul di bidang energi terbarukan, kendaraan listrik, teknologi hingga pertanian.
"Pada akhirnya, sektor swasta berfokus pada penciptaan kegiatan ekonomi melalui perdagangan dan investasi. Kami tidak mengenal batas, dan biasanya kami juga tidak terlalu formal dalam bicara yang terkadang justru membantu untuk memuluskan sesuatu," jelas Anin.
Kamar Dagang China di Indonesia sendiri mengeluh soal keharusan pembayaran pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS. Itu membuat mereka panik.
Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun. Kebijakan itu dinilai akan mengganggu likuiditas perusahaan.
Secara khusus, para investor China memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal 2026 yang telah mencapai lebih dari 70 persen atau sekitar 30 juta ton secara total.
Ditambah dengan Kementerian ESDM yang baru menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel dan mengubah formula perhitungannya sehingga membuat biaya komprehensif bijih nikel melonjak hingga 200 persen.
