Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim belum menghasilkan prestasi apapun. Karena itu Nadiem harus dievaluasi.
"Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai menteri Pendidikan dan kebudayaan. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan," kata Saleh pada wartawan, Jumat (24/7/2020).
Ia menambahkan kesempatan besar untuk membuktikan kemampuan Nadiem justru sangat terbuka lebar di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tapi melihat dari latar belakang pendidikan Nadiem, ia mengakui tak tahu keahlian spesifiknya.
"Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA. Sementara, bisnis yang digelutinya sebelumnya jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," kata Saleh.
Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan, menurutnya, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan. Contoh paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP). "Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut," kata Saleh.
Baca juga: Mahasiswa Resah Soal UKT, Nadiem Makarim Jawab Begini
Ia melanjutkan wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut.
"Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," kata Saleh.
Ia menilai sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia.
"Berkenaan dengan itu, Presiden diminta untuk segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan, presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin kemendikbud," kata Saleh.
Menurutnya, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. 'Gendangnya' sekarang ada di presiden.
"Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," kata Saleh.
