Pemberian Tanda Jasa, Fahri Hamzah Singgung Koalisi Nasional dan Rekonsiliasi Pilpres 2019

Tim Editor

Fahri Hamzah dan Fadli Zon (Dok. Instagram Fadli Zon)

ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menanggapi pemberian tanda jasa bintang Mahaputra Nararya yang diberikan padanya dan Fadli Zon. Ia pun menjelaskan tentang pentingnya reunifikasi kebangsaan paska pilpres 2019.

"Pertama perspektif pilpres lalu yang ditawarkan oleh bergabungnya Pak Prabowo dalam pemerintah," kata Fahri dalam Youtube Video Legend, Kamis (13/8/2020).

Menurutnya, bergabungnya Prabowo dalam pemerintah menunjukkan waktunya untuk koalisi nasional. Apalagi Jokowi juga sudah tak bisa maju kembali dalam pilpres.

"Kalau Pak Prabowo merasa ini waktunya bagi koalisi nasional ya be it, jadilah dia sebagai anggota Pak Jokowi. Itu satu sisi. Meskipun saya adalah pembela oposisi," kata Fahri.

Ia menambahkan hal itu juga memberikan ruang agar pada periode dua Jokowi, konflik yang tidak perlu bisa berhenti. Tapi konflik yang dilembagakan dalam tugas oposisi tetap harus ada.

"Tapi sayangnya pelakon reunifikasi narasi kebangsaan kita enggak ada, jadi konflik tetap berlanjut, saya sama Fadli termasuk yang berkali-kali ketemu Pak Jokowi menginginkan agar beliau memimpin rekonsiliasi, supaya kita enggak perlu lagi punya luka yang kita bawa berlari ke depan," kata Fahri.

Di sisi lain, ia menilai penghargaan tanda jasa Mahaputra Nararya yang diberikan padanya dan Fadli Zon bukan sebuah manuver politik besar. Justru hal itu dianggap sebagai proses kelembagaan saja.

"Saya tak melihat ada satu manuver politik besar, itu satu prosesi rutin saja kenegaraan tiap merayakan kemerdekaan," kata Fahri.

Ia menyebutkan pada Pasal 15 UUD 1945 diatur soal tiap Agustus ada prosesi pemberian bintang jasa dan penghargaan. Hal itu untuk menjaga ingatan kolektif sejarah bangsa hingga menjaga persatuan.

"Saya berkali-kali dukung orang jadi pahlawan dan sukses, termasuk kiai kakeknya Tuan Guru bajang, saya dan saudara Fadli termasuk mendukung diberi gelar pahlawan oleh pemerintah, ini proses kelembagaan," kata Fahri.

Menurutnya, DPR merupakan lembaga besar dan bukan milik pribadi. DPR memiliki mekanisme untuk menilai siapa yang akan direkoemndasikan bekerja sama dengan dewan jasa secara rutin tiap Agustus.

"Dewan ini koordinasi kelembagaan, keluar nama-nama, bgitu keluar nama, presiden memutuskan, dia legitimasi hasil kerja kelembagaan dari dewan jasa, bekerja sama dengan dewan yang ada," kata Fahri.

Tag: fahri hamzah fadli zon

Bagikan: