Tim Editor
ERA.id - Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan vaksin COVID-19 buatan perusahaan Sinovac, China yang saat ini sedang uji klinis oleh PT Bio Farma (Persero) merupakan kerja sama bisnis. Menurutnya, perlu ada keterbukaan soal biaya vaksin tersebut.
"Vaksin baru kerja sama dengan Sinovac, itu kan kerja sama bisnis sebenarnya," ujar Pandu dalam diskusi daring dikutip Jumat (20/8/2020).
Pandu mengatakan, bentuk kerja sama kedua perusahaan farmasi tersebut pun belum jelas. Oleh karenanya, perlu ada transparansi mengapa Sinovac mau memberikan vaksin COVID-19 ke Indonesia.
"Kenapa Sinovac mau memberikan ke Indonesia, berapa fee yang harus dibayar nanti, itu nanti harus ada keterbukaan dana publik," kata Pandu.
Lebih lanjut, Pandu menyinggung soal Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 dan Satgas Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dikepalai oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, dengan adanya badan atau organisasi yang tidak relevan ikut terlibat. Kata Pandu, hasilnya menjadi tak produktif karena tidak ada koordinasi.
"Karena tidak ada koordinasi yang cepat itu menjadi masalah besar di dalam kecepatan. Kecepatan mengambil keputusan dan kecepatan keakuratan mengatur strategi," ucapnya.
Dia menilai, seharusnya Presiden Jokowi seharusnya memimpin langsung pengendalian COVID-19 di Indonesia. Namun dengan adanya Satgas dan Komite, Pandu beranggapan keberadaannya hanya untuk melindungi tanggung jawab pemerintah. Sehingga, jika Indonesia nanti gagal menangani pandemi, yang disalahkan adalah tim Satgas.
"Karena yang terjadi adalah semarutnya masalah ini karena ada layer lain, yang seakan-akan maksudnya adalah membentengi atau melindungi pemerintah atau presiden," pungkasnya.
