Tim Editor
ERA.id - Indonesia Police Watch (IPW) menyebut Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Menanggapi isu tersebut, PDI Perjuangan menegaskan yang berhak memutuskan reshuffle adalah kepala negara, bukan pengamat.
"Reshuffle muncul dari presiden bukan dari pengamat, bukan juga dari partai politik pendukungnya," tegas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Jumat (21/8/2020).
Meski reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden, namun Hasto meyakini Jokowi akan membicarakannya dengan banyak pihak termasuk para pimpinan partai politik di koalisinya sebelum merombak kabinet. Dia juga yakin, keputusan reshuffle kabinet diambil atas pertimbangan yang matang untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan.
"Kami meyakini sekiranya hal tersebut dilakukan sebagaimana pada periode pertama Jokowi-JK saat itu, hal itu dilakukan sebagai sebuah pertimbangan yang matang untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan," kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto juga memastikan kader partainya yang menjadi menteri telah bekerja semaksimal mungkin. Apalagi, partai tersebut selalu memacu agar mereka bekerja keras untuk membantu pemerintahan Jokowi terutama menghadapi pandemi COVID-19.
"Sebagai menteri mereka terus kami pacu untuk bekerja keras memberikan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden untuk menjawab berbagai tantangan saat ini. Khususnya, saat pandemi COVID-19," ujar dia.
Sebelumnya, isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali berhembus setelah Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan Jokowi akan melakukan perombakan besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, menurut Ketua IPW Neta S Pane ada 11 menteri yang bakal dirombak.
"Sedikitnya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18," ucap Ketua IPW Neta S. Pane dalam keterangannya, Kamis, 20 Agustus.
Neta menyebut perombakan akan terjadi setelah adanya pergantian Panglima TNI. Sebab, Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan mengisi salah satu kursi di Kementerian.
Sementara untuk pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal. Pergantian itu bertepatan dengan pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021.
Belasan Menteri yang bakal diganti semisal, Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, dan Menteri Perdagangan.
Selain itu, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Sosial, Menteri Kominfo, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, dan Kepala Bulog juga menjadi daftar yang bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo
Perombakan kabinet kerja, kata Neta, beralasan karena Jokowi merasa kecewa dengan hasil kerja kaum milenial yang sebelumnya ditunjuk untuk mengisi kursi di kabinet kerja. Terlebih, keputusan tersebut diambil setelah evaluasi penanganan COVID-19.
