Tim Editor
ERA.id - Sebanyak 113 rumah warga di Komplek Perum Tipar Silih Asih, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang - Bandung Barat mengalami retakan di struktur bangunannya sejak bulan Oktober 2019. Hal itu terjadi akibat dampak dari proses pembangunan jalur kereta api cepat oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).
Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Meiki W Paendong, saat ini masalah rumah retak di kawasan Gunung Bohong tersebut, belum jelas tindak lanjutnya dari pemerintah maupun kelompok pengembang. Meiki mengatakan keduanya seperti melepas tanggung jawab terkait hak tersebut.
"Kami sudah berhasil mendapatkan dan mengoleksi, mengumpulkan bukti - bukti penunjang. Baik itu informasi wawancara langsung maupun foto - foto bukti di lapangan. Sebagai penunjang untuk rencana kedepan kami, melakukan advokasi selanjutnya yaitu mengirimkan surat pengaduan dan desakan kepada Komnas HAM, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Kementerian Perhubungan bahkan Presiden sekali pun,” ujar Meiki saat dihubungi, Minggu (23/8).
Meiki menuturkan otoritas lain yang akan dikirimkan surat tuntutan dan desakan soal kerusakan bangunan tempat tinggal warga itu adalah Kementerian BUMN. Meiki menjelaskan seluruh otoritas berwenang dalam masalah ini harus bertanggung jawab menuntaskan masalah ini.
Pasalnya, perkembangan yang terjadi di 113 bangunan warga yang mengalami retakan akibat proses pembangunan kereta api cepat di Padalarang, Meiki menyebutkan PT KCIC hanya mendatangkan petugas dari Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia (LAPI) ITB untuk mengukur dan memasang alat pendeteksi luas retakan bangunan. Sementara otoritas resmi yang bertanggung jawab belum diketahui kedatangannya.
“Secara formil belum mengetahui adanya kerusakan itu. Mungkin sebagian saja yang tahu. Tapi secara formil tampaknya belum tahu. Padahal hampir setahun kejadiannya, dibiarkan begitu saja. Ada kesan pembiaran, lepas tanggung jawab semua,” kata Meiki.
Meiki menyebutkan saat ini kondisi warga yang terdampak proses pembangunan jalur kereta api cepat, berupaya memulihkan kondisinya dengan berat. Karena kehidupan sosialnya terdampak pula oleh pandemi COVID-19.
Ketahanan pangan sejumlah warga terganggu karena di daerah lain, lahan sawah tidak terpasok air dan digarap. Khususnya untuk proses pembangunan terowongan jalur kereta api cepat.
“Kasus pembuangan tanah kupas ke sawah warga berlokasi Desa Sirnamanah. Ada sekitar enam hektar sawah tidak bisa berfungsi karena sebagian ditimbun tanah bekas kupasan proyek terowongan. Selain timbunan tanah bekas kupasan menutup juga saluran air alami yang mengairi area persawahan,” ucap Meiki.
Meiki menerima informasi, lokasi tersebut sudah ditinjau oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan mendengarkan keluhan warga. Namun tidak ada tindaklanjut yang berarti.
Selain itu terjadi juga kasus pencemaran sungai akibat limbah semen aktivitas konstruksi terowongan 6.3. Desa Puteran, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Sungai dipakai warga untuk budi daya ikan kolam dan pengairan sawah ungkap Meiki, berdampak matinya ikan dan sawah dengan potensi gagal tumbuh atau panen.
“Warga sudah mengadukan ke pihak WIKA, sebagai kontraktor difasilitasi oleh kepala Desa tapi tidak ada tindak lanjut. Warga sudah lapor ke KLHK, Satgas Citarum Harum masih sama tidak ada tindak lanjut. Sampai kemarin warga masih kirim foto air kolam berwarna abu-abu sebagai bukti kalau pembuangan limbah cair konstruksi masih terjadi,” ungkap Meiki.
