Tim Editor
ERA.id - Politisi senior PAN, Amien Rais meminta untuk memahami dan memperhatikan rakyat di Provinsi Papua dan Papua Barat terus bergejolak. Gejolak tersebut dari waktu ke waktu bukan makin mereda tapi sebaliknya.
"Kita sebaiknya tidak meremehkan gerakan internasional United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Lebih baik sedia payung sebelum hujan," kata Amien dalam Youtube Amien Rais Official, Rabu (2/9/2020).
Menurutnya, di benak banyak kalangan mulai 'tercetak' telah terjadi pelanggaran HAM sejak Papua dan Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Karena itu perlu ada perenungan soal memang ada ekses serius hilangnya nyawa orang tidak berdosa di Papua karena mengekspresikan keinginan merdeka lewat pengibaran bendera Bintang Kejora.
"Sementara itu banyak kalangan LSM internasional yang menyebarkan hoaks seolah yang terjadi di Papua dan Papua Barat adalah sebuah bentuk genosida," kata Amien.
Ia menyebutkan pemimpin yang bijak dan arif harus pandai mendengar, bukan pandai bicara. Para pemimpin tersebut tentu bersedia melakukan perbaikan bila diyakini memang ada kelemahan atau kesalahan dari kebijakan atau politik yang selama ini telah ditempuh.
Ia mengutip pernyataan Menko Maritim dan Investasi yang menyebut 'kalau orang Papua tak ada gejolak, bukan orang Papua namanya'. Pernyataan Luhut tentu membuat rakyat Papua marah.
"Semakin luas opini di kalangan masyarakat Papua bahwa transfer kekuasaan dari Belanda ke Indonesia lewat Act of Free Choice harus dibatalkan. Keputusan PBB 51 tahun yang lalu itu telah mensahkan hasil penentuan pendapat rakyat (Pepera)," kata Amien.
Ia menyebutkan hasil Pepera tersebut kini terus digugat sejumlah tokoh seperti Ketua United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda. Wenda bahkan mendapat lumayan kuat dukungan internasional agar PBB meninjau ulang hasil Pepera 1969.
"Misalnya Persiden Senegal, Abulate Wade menyatakan dalam sebuah konferensi di Dakar bahwa West Papua is now an issue for all black Africans pada 23 Agustus 2019," kata Amien.
Tak hanya itu, Benny Wenda juga sampai dijadikan warga kehormatan di Kota Oxford. Hal itu menunjukkan simpati Inggris pada langkah langkah lembaga yang dipimpin Wenda tersebut. Lalu parlemen Uganda juga mendukung penuh kemerdekaan Papua Barat.
"Usaha ULMWP sangat gigih menembus PBB agar isu Papua Barat Merdeka masuk ke jadwal sidang umum PBB agar ada referendum untuk Papua seperti referendum di Timor Timur tahun 1999 yang melahirkan Timor Leste," kata Amien.
Apa itu Pepera?
Amien menjelaskan Indonesia resmi memperoleh Papua Barat dan Papua setelah dilakukan penentuan pendapat rakyat (Pepera) di kedua provinsi tersebut pada 2 Agustus 1969. Pepera dilaksanakan berdasarkan New York Agreement antara Indonesia dan Belanda di New York sesuai resolusi sidang umum PBB.
"Untuk mengetahui apakah rakyat Papua Barat ikut Indonesia atau ikut Belanda. Hasilnya 1025 orang Papua di West Guinea yang ditetapkan pemerintah Indonesia secara aklamasi 100 persen memiliki ikut Indonesia," kata Amien.
Ia melanjutkan atas anjuran pejuang Papua, Frans Kasiepo wilayah Papua dinamakan Irian. Lalu pada periode Soeharto diubah menjadi Irian Jaya.
"Belakangan para tokoh Papua dari berbagai kalangan menyebut Act of free choice itu sebagai Act of Mockery atau Act of No Choice, tidak ada piihan," kata Amien.
Alasannya, ia melanjutkan Pepera dilakukan secara sepihak dan 1025 orang itu tidak berhak mewakili jumlah penduduk etnis Melanesia yang menghuni Papua Barat yang berjumlah 800 ribu orang. Tapi Indonesia 'ngotot' Papua Barat yang dijajah Belanda menjadi bagian tak terpisahkan dari Hindia Belanda. Sehingga protes tersebut dianggap tak perlu diperhatikan.
"Apalagi sidang umum PBB telah mengesahkan lewat resolusi PBB 2504," katanya.
Lalu pemerintah Indonesia pada 2004 memecah provinsi Papua menjadi Papua Barat dan Papua.
