Tim Editor
ERA.id - Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap di tengah pandemi COVID-19. Menurut Doni, kebijakan tersebut berkontribusi atas peningkatan kasus virus korona di ibukota. Doni mengatakan, sumber penyebaran COVID-19 setelah adanya kebijakan ganjil genap terjadi di transportasi umum.
"Kami meminta kepada pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi (kebijakan ganjil genap) sehingga upaya kami mengurangi kerumuman ini bisa terlaksana," ujar Doni ketika rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (3/9/2020).
Doni mengungkapkan, sejak penerapan ganjil genap oleh pemerintah DKI Jakarta, terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta dan bus TransJakarta. Dari catatannya, pengguna transportasi kereta meningkat 3,5 persen dari rata-rata 400 ribu penumpang setiap hari.
"Angka 3,5 persen ini kelihatannya adalah sedikit tetapi karena jumlah penumpang yang ada di kereta api cukup besar penambahan 3,5 persen ini akhirnya meningkatkan kepadatan dalam gerbong," jelas Doni.
Sementara untuk pengguna bus TransJakarta terjadi peningkatan 6 sampai 12 persen sejak diterapkannya kebijakan ganjil genap. Selain itu, berdasarkan data pasien di RS Wisma Atlet, 62 persen dari 944 pasien yang dirawat merupakan pengguna transportasi umum.
Karenanya, Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan kepada Kementerian PAN-RB dan Kementerian BUMN untuk membatasi karyawan menggunakan transportasi umum. Serta, kepada Pemprov DKI Jakarta agar mengevaluasi ganjil genap pada video conference hari minggu lalu.
"Kami sudah mengingatkan kepada kementerian PAN RB dan kementerian BUMN, untuk membatasi bahkan harus mencegah karyawan menggunakan transportasi publik," pungkasnya.
