Tim Editor
ERA.id - Pemerintah pusat tidak satu suara terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September. Padahal menurut Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Jadi apa yang saat saat ini kita lihat, saya prihatin karena adanya ketidaksinkronan antara pejabat pusat dan kebijakan di daerah. Padahal, jelas Bapak Presiden pada 7 September lalu sudah menegaskan bahwa kesehatan adalah sebagai tujuan utama pemulihan," ujar Dicky saat dihubungi, Jumat (11/9/2020).
Dicky menilai, kebijakan PSBB ini sudah tepat jika melihat sejumlah fakta yang ada dan keputusan tersebut juga sudah sesuai dengan strategi pengendalian pandemi dengan melakukan menarik tuas rem.
Selain itu dia juga menyebut apa yang jadi keputusan Anies ini juga sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, yang meminta semua pihak mengambil keputusan berbasis kesehatan. Dicky berharap, daerah lain yang berada dalam zona merah juga bisa mengambil keputusan serupa.
"Apa yg dilakukan oleh Jakarta ini harus diikuti juga oleh daerah lain. Karena anjuran Presiden kan begitu, dan itu yang memang secara fakta ilmiah, secara fakta pandemi, strategi yang terbukti secara global ya itu yang harus dilakukan," kata Dicky.
Lebih lanjut, dia mengapresiasi saat Anies menampilkan data pendukung saat mengumunkan PSBB. Meskipun terjadi lonjakan kasus positif COVID-19, dia menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup baik dalam menangani pandemi ini.
Data yang ditampilkan pemerintah DKI Jakarta yang berisi mengenai tren kematian, kapasitas rumah sakit, peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta ini sudah merujuk standar yang ditentukan oleh World Health Organization (WHO) dan hal ini harusnya diikuti oleh provinsi lainnya.
Sehingga, jika ada menteri yang ingin membantah data yang dimiliki Anies dan tidak sepakat dengan adanya PSBB di tengah angka COVID-19 di Jakarta terus bertambah maka dia harus menyajikan data yang meyakinkan.
"Bantahan tentang ketidaksetujuan dengan kapasitas rumah sakit yang disebut terbatas dan lainnya itu, ya, harus dilawan dengan data lagi," tegasnya.
Setidaknya ada tiga menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang kurang setuju dengan kebijakan PSBB kembali diberlakukan di DKI Jakarta. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai jatuhnya pasar saham disebabkan oleh kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Adapun Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari Kamis, 10 September 2020, lebih dari 5 persen. Padahal, kata Airlangga, indeks saham sampai dengan Rabu, 9 September terus menunjukan angka yang positif.
"Berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5000," ungkap Airlangga dalam Rakornas Kadin, Kamis (10/9/2020).
Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menilai PSBB akan mempengaruhi industri manufaktur yang belakang sedang menggeliat.
"Industri yang sudah bergeliat ini khawatir dapat tekanan," kata Agus.
Senada, Menteri Perdagangan Agus Supramanto menilai PSBB bisa menghambat proses distribusi barang yang berpotensi mengganggu PDB. Dia berharap, saat PSBB kembali berlaku, jalur distribusl bisa tetap berjalan.
"PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB kita," ujar Agus.
