Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher mengkritisi penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran COVID-19 di sembilan provinsi prioritas. Meskipun menjadi hak prerogatif presiden, ia mempertanyakan kenapa tak ditunjuk pejabat dari bidang kesehatan.
"Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?" kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (17/09/20).
Menurut Netty, pemerintah memang harus cepat tanggap merespon perkembangan pandemi di sembilan provinsi tersebut, namun setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain, mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.
"Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya," ujarnya.
Menurut Netty, persoalan sektor kesehatan masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Diantaranya soal lonjakan kasus per 16 September tembus rekor baru 3963 orang, masih minimnya dukungan dan perlindungan terhadap nakes.
"Kekurangan APD, kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat dan bahan test, laboratorium dan upaya pengembangan vaksin. Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis," katanya.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik, keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukkan personal penanggungjawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk.
"Saya menunggu greget pemerintah" tutupnya.
