Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Mekopolhukam) Mahfud MD mengakui penengakan hukum terkesan jelek di mata masyarakat. Sebabnya, masyarakat beranggapan jika berhadapan dengan penegak hukum sudah pasti akan diperas.
Menghadapi kenyataan tersebut, Mahfud mengaku tak bisa berbuat banyak jika para penegak hukum tidak ikut memperbaiki citranya.
"Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat, nanti diperas, nanti malah ditangkap, dan sebagainya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas," ujar Mahfud melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020).
Mahfud lantas membeberkan fakta banyaknya kewenangan jaksa yang disalahgunakan. Akibatnya masyarakat beranggapan sistem penegakan hukum dan moralitas para jaksa di Indonesia sudah bobrok.
Padahal, kata Mahfud, semua jaksa bertanggung jawab, kuatkan sikap moral mental dalam melakukan tugas penegakan hukum. Kuncinya dalam membina insan Kejaksaan menurutnya, adalah moral.
"Saya bisa membuat pasal ini untuk membuat orang yang salah jadi tidak salah, saya bisa menghukum orang ini padahal tidak salah, saya bisa cari buktinya. Itu adalah praktek industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis. Sudah tidak bisa dibohongi, kita harus transparan dan akuntabel," kata Mahfud.
Mahfud menambahkan, kunci untuk mengubah paradigma tersebut, para jaksa juga harus menjunjung moralitas. Menurutnya, semua jaksa harus bertanggung jawab dan memiliki.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, di era keterbukaan informasi ini, para penegak hukum sudah tidak bisa mengelak ketika membuat kecurangan dalam menangani sebuah perkara. Sebabnya, masyarakat semakin kritis dan gemar memantau kinerja para penegak hukum.
"Iklim keterbukaan informasi dan masyarakat makin kritis," pungkasnya.
