Tim Editor
ERA.id - Beberapa hari belakangan, Jusuf Kalla menyarankan agar Pilkada Serentak ditunda hingga vaksin virus korona ditemukan. Namun di kampungnya, Makassar, isu penundaan pilkada jadi perdebatan.
Seperti calon wali Kota Makassar, Deng Ical, yang berpasangan dengan Fadli Ananda. Ia menuturkan jika pilkada ditunda hingga tahun 2021, pihaknya dan tim akan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan KPU serta Bawaslu.
"Kita akan ikuti aturan," beber Deng Ical sapaan akrab Syamsu Rizal lewat WhatsAapnya, Senin (21/09/2020).
Sementara Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari mengaku, jika situasi COVID19 belum juga stabil, pihaknya lebih mengutamakan prinsip dalam menjunjung anjuran (SOP) kesehatan dan keselamatan masyarakat, bila nekat melaksanakan atau menganjurkan Pilkada Makassar tetap terlaksana.
"Dalam pelaksanaan Pemilihan serentak 2020 ini. Semua komponen masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diingikan," kata Nur.
Sementara Danny Pomanto berpendapat jika sampai detik ini belum ada pihak yang bisa membuktikan bahwa penyebab ledakan (jumlah penderita) COVID-19 adalah saat penyelenggaraan pilkada.
Ia membuktikan bahwa Ibu Kota Jakarta saja yang tidak mengikuti kontestasi dalam Pilkada 2020 tetap saja berstatus zona hitam.
"COVID-19 di Sulsel dan termasuk di Kota Makassar lebih karena salah urus atau penanganan. Karena yang terkena (terpapar) covid-nya itu kebanyakan oleh para Ketua KPU. Maka dari itu tidak ada hubungannya dengan pilkada, sebab mereka tidak langsung bertemu massa," terang mantan Wali Kota Makassar satu periode ini.
Pasangan dari Fatmawati Rusdi Masse, istri dari Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel ini, mengusulkan sistem kampanye pilkada sekarang lebih kepada pertemuan dan bersosialisasi melalui daring atau memanfaatkan media sosial yang ada.
"Kampanyenya saja yang full daring. Jangan ada kampanye langsung."
