Tim Editor
ERA.id - Pemerintah memutuskan Pilkada 2020 tetap berlangsung pada 9 Desember mendatang. Publik berspekulasi hal tersebut ada hubungannya dengan anak dan menantu Presiden Joko Widodo yang ikut berlaga di Pilkada tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan wajar jika publik berasumsi seperti itu. Ditambah saat ini pemerintah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Peraturan KPU ketimbang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) baru untuk mengatur pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19.
"Wajar jika ada yang beranggapan demikian. Karena positif COVID-19 kian tinggi. Tapi Pemerintah tambeng terus memaksa Pilkada tanpa membuat Perppu baru," ujar Mardani saat dihubungi, Selasa (22/9/2020).
Mardani menilai, tanpa Perppu yang mengatur soal sanksi tegas terhadap pelaksanaan Pilkada 2020, maka akan sulit membuat pemilih maupun peserta memiliki kesadaran terhadap protokol kesehatan. Akibatnya nanti Pilkada 2020 berpeluang menjadi klaster COVID-19.
"Tanpa sanksi yang tegas sulit mengharapkan kesadaran pemilih untuk disiplin. Dan peluang klaster COVID-19 baru sangat besar," kata Mardani.
Selain itu, alasan pemerintah terkait kekosongan jabatan jika Pilkada ditunda juga kurang tepat. Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, Plt kepala daerah punya legitimasi yang sama kuatnya dengan kepala daerah.
Seperti diketahui, salah satu alasan Presiden Jokowi tetap menggelar Pilkada 2020 karena Plt kepala daerah dianggap tak punya legitimasi dalam membambil keputusan. Padahal, hal tersebut diperlukan dalam mengambil kebijakan menghadapi COVID-19.
"Plt dalam konstruksi UU Pemda yang baru punya kewenangan yang sama dengan Kepala Daerah. Jadi aman. Dan rata-rata Kepala Daerah berakhir Februari 2021. Jadi tidak akan lama Plt nya," tegas Mardani.
Lebih lanjut, PKS yang memilih agar Pilkada 2020 lebih dimatangkan lagi pembahasannya sama sekali tidak berkaitan dengan Pilkada Solo. Mardani mengatakan, PKS tidak diuntungkan ataupun dirugikan jika Pilkada ditunda. Sebabnya, komposisi pasangan calon yang ada saat ini juga akan tetap sama.
"Tidak ada kaitan dengan Pilkada Solo. Kalaupun ditunda proses tidak dibatalkan. Tetap saja komposisi Paslon yang sekarang," ucapnya.
Sebelumnya, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, sikap yang diambil pemerintah ini dapat menimbulkan beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Ujang mengatakan, bukan tidak mungkin publik berspekulasi ngototnya pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada 2020 meskipun banyak ditolak, ada hubungannya dengan keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di Pilkada 2020.
"Kengototan ini bisa saja diartikan karena (Presiden Joko Widodo) ingin cepat melihat anak dan menantunya menang di Pilkada 9 Desember nanti," kata Ujang kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).
Seperti diketahui, putra sulung Jokowi yaitu Gibran menjadi bakal calon wali kota Solo dan berpasangan dengan Teguh Prakosa. Sedangan menantu Jokowi yaitu Bobby diketahui maju sebagai bakal calon wali kota Medan dan berpasangan dengan kader Partai Gerindra Aulia Rachman.
