Tim Editor
ERA.id - Fraksi Demokrat memilih walk out dari Rapat Paripurna lantaran Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tetap akan disahkan. Meski begitu, RUU ini mendapat banyak penolakan khususnya dari kelompok buruh.
Fraksi Partai Demokrat sendiri diketahui menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disahkan. Tidak cuma Fraksi Partai Demokrat, satu fraksi lain, yakni PKS juga menolak. Sebelum memutuskan walk out, sempat terjadi adu mulut antara para anggota Fraksi Demokrat dengan pimpinan DPR RI dan forum rapat.
"Fraksi Partai Demokrat meminta RUU Cipta Kerja ini ditunda," kata anggota Fraksi Demokrat Iwan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Anggota Fraksi Demokrat lainnya, Didi Irwandi menambahkan, pihaknya meminta voting pengambilan keputusan pengesahan RUU Cipta Kerja. Alasannya, saat ini banyak masyarakat yang kecewa dengan DPR RI yang tetap ngotot mengesahkan RUU tersebut.
EKSKLUSIF: Fraksi Demokrat Walkout Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja (dok: Gabriella/era.id)#JegalSampaiGagal #OmnibusLaw pic.twitter.com/KFSz3nE3iE
— Era Indonesia (@eradotid) October 5, 2020
"Lebih baik voting, ini aspirasi dari publik luar biasa. Saya sebagai wakil rakyat," kata Didi.
Mendengar pernyataan Didi, Azis kemudian memotong pernyataan tersebut. "Pak Didi, anda tidak usah mengajari kami," ungkap Aziz.
Adu mulut semakin panas saat mayoritas forum meminta Fraksi Demokrat untuk tak lagi intrupsi. Namun hal itu tak didengarkan, anggota Fraksi Demokrat lainnya Benny K. Harman ikut menginterupsi.
Sayangnya, interupsi Benny tak didengarkan Aziz hingga terjadi perdebatan antara keduanya. Situasi semakin panas karena forum rapat meminta Aziz untuk terus melanjutkan agenda rapat. Melihat interupsi tak didengar dan Aziz tetap melanjutkan rapat, Benny dengan tegas menyatakan Fraksi Demokrat untuk walk out.
"Kalau demikian, kami Fraksi Parai Demokrat mengatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," tegas Benny yang diikuti langkah angkat kaki dari anggota Fraksi Demokrat lainnya.
Selanjutnya rapat paripurna dilanjutkan dengan membacakan pandangan dari pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
