Alasan Demokrat 'Walk Out' Saat Pengesahan RUU Cipta Kerja

Tim Editor

Fraksi Demokrat serahkan pandangan mini fraksi RUU Cipta Kerja (Dok. Instagram hincappandjaitan)

ERA.id - Fraksi Partai Demokrat memilih walk out di tengah Rapat Paripurna pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K. Harman mengatakan, keputusan fraksinya untuk walk out karena alasan teknis dan substantif.

"Alasan teknis itu adalah ada mekanismenya pengambilan keputusan. Keputusan diambil seara musyawarah dan mufakat apabila semua anggota fraksi yang ada di dalam rapur itu menyetujui," ujar Benny kepada wartawan usai walk out.

Benny menjelaskan, keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat apabila semua fraksi yang ada di dalam rapat paripurna menyetujui keputusan tersebut. Namun, apabila ada fraksi yang menolak maka mekanisme pengambilan keputusan harus melalui lobi atau voting.

Tetapi, kata Benny, aturan dalam tata tertib itu diabaikan oleh pimpinan DPR RI dan tetap terus melanjutkan agenda rapat. Adapun terdapat dua fraksi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja, yaitu Fraksi Demokrat dan PKS.

"Kalau lobi tidak dicapai hasilnya dilanjutkan dengan voting. Ini juga tidak dikasih, jadi pimpinan sewenang-wenang," katanya.

Sedangkan untuk alasan substansi, Benny menegaskan sejak awal fraksinya sudah menyatakan menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Sebab dirasa tidak memiliki urgensi di tengah pandemi COVID-19.

Menurutnya, DPR RI kehilangan empati jika sampai mengesahkan UU tersebut, padahal banyak penolakan keras dari masyarakat. "Tega-teganya pemerintah dan pendukung-pendukungnya membuat RUU yang tidak relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kesulitan masyarakat saat ini," tegas Benny.

Alasan terakhir, kata Benny, UU Cipta Kerja ini lebih banyak akomodir kepentingan pebisnis, sedangkan kelompok rentan seperti petani, nelayan, pekerja, dan UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Pemerintah, kata dia, hanya memberikan legalisasi terhadap para pengusaha.

"Bagaimana kita bisa setujui RUU semacam ini. Maka kami menolak," katanya.

"Dan pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk sampaikan pandangan kami, maka kami mengambil sikap walk out," imbuh Benny.

Menyikapi keputusan walk out fraksi Demokrat saat Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin mengaku pimpinan DPR RI menghormati hal tersebut. Dia mengatakan, sikap fraksi Demokrat juga menjadi catatan dalam rapat paripurna.

"Kami hormati. Sikap politik itu kan bisa berbeda satu sama lain. Tentu sikap politik itu kami hormati, sesuai mekanisme dan menjadi catatan di rapat paripurna," kata Aziz kepada wartawan usai Rapat Paripurna.

Lagi pula, menurutnya, semua pandangan fraksi sudah dicatat dan disampaikan oleh pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Selain itu, saat pengambilan keputusan tingkat I, semua fraksi juga telah menyetujui untuk dibawa ke tingkat II.

"Semuanya kan sudah sepakat. Kan ada dalam pandangan akhir," pungkasnya.

Tag: demokrat omnibus law RUU Cipta Kerja

Bagikan: