Tim Editor
ERA.id - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengungkap aktor yang menggerakan massa aksi tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
SBY menyebut tidak baik jika tuduhan itu berkembang liar. Hal tersebut sekaligus membantah bahwa SBY dan Partai Demokrat yang menjadi dalang demo pada tanggal 8 Oktober lalu.
"Paling baik tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud orang yang menunggangi, orang membiayai gerakan itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan ini tidak baik, rakyat saling curiga, tidak baik ke sana ke mari beritanya," kata SBY dalam dialog yang diunggah akun YouTube pribadi SBY, Senin (12/10/2020).
Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba memfitahnya dan partainya. Namun, SBY yakin baik Airlangga maupun Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan BIN tidak mungkin orang di balik tudingan itu.
Sebab, selama ini SBY mengaku terus menjalin hubungan baik dengan Airlangga, Luhut, maupun BIN.
"Saya kok tidak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut selama ini baik. Dengan BIN tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara saya kira enggak lah," kata SBY.
SBY lantas menyarankan agar pemerintah segera menindak pelaku yang dianggap menggerakkan dan membiayai pendemo. Supaya tidak dianggap negara membuat hoaks. Jangan sampai, kata SBY, negara tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyatnya.
"Hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak negaranya membuat hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya kepada pemerintah kita. Kalau rakyat nanti dianggap ini kok main tuduh, pemerintah tidak bagus," ucapnya.
SBY mendorong pemerintah menjawab siapa dalang yang dimaksud kepada publik dengan jujur. Sebagai bagian dari etika pejabat yang memegang amanah rakyat.
"Saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti harus menjawab. Itulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," kata SBY.
Sebelumnya, dikutip dari program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10), pemerintah mengaku tahu ada tokoh yang sengaja menggerakkan dan membiayai aksi demo tolak UU Cipta Kerja. Tokoh tersebut juga disebut sudah dipantau pemerintah.
"Pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan, orang ini hanya menggerakkan tapi tak mau ikut berdemo di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan pemerintah tak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum bila massa yang turun dalam aksi tersebut ricuh. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan semacam ini berpotensi terjadi penularan virus.
"Kita tidak bisa menghukum hanya dengan kata-kata. Tentu kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila ada tindakan hukum (yang dilanggar) pemerintah mengambil tindakan tegas, terutama melalui aparat penegak hukum," tegasnya.
