Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut rencana untuk memberikan penghargaan Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bukan upaya pemerintah melakukan pembungkaman. Dia menegaskan, Gatot memang berhak mendapatkan Bintang Mahaputra tanpa ada maksud apa pun dibaliknya.
"Kalau nanti Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang orang curiga. Kok tidak diberi, kalau diberi ini mau membungkam. Ndak ada urusan bungkam membungkam, ndak ada urusan diskriminasi, ini haknya dia untuk mendapatkan itu," ujar Mahfud seperti dikutip dari akun YouTube Kemenkopolhukam RI, Kamis (5/11/2020).
Mahfud menjelaskan, penganugerahan Bintang Mahaputra yang rencananya diberikan dari Presiden Joko Widodo itu karena jasanya sebagai salah satu jajaran dalam Kabinet Indonesia Kerja. Dia mengatakan, baik jabatan Panglima TNI maupun Kapolri meskipun tak selesai dalam satu periode kepemimpinan tetap berhak mendapatkan Bintang Mahaputra.
Demikian pula dengan Gatot yang pernah menjadi Panglima TNI di masa awal kepemimpinan Presiden Jokowi meski tak menjabat hingga selesainya era Kabinet Kerja, tetap berhak mendapatkannya.
"Kapolri, panglima, dan kepala staf angkatan itu meskipun tidak satu periode kalau pernah menjabat itu mendapat Bintang Mahaputra," tegas Mahfud.
Mahfud bilang, selain Gatot, akan ada sejumlah menteri di era Kabinet Indonesia Kerja yang akan mendapatkan gelar kehormatan tersebut. Lebih dari 30 orang akan dianugerahi gelar kehormatan pada 11 November mendatang, salah satunya adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Karenanya, Mahfud membantah jika ada yang menyebut pemberian gelar Bintang Mahaputra kepada Gatot adalah sesuatu yang aneh.
"Ada Susi Pudjiastuti itu kan orang kritis kan juga tetap dapat, ada Retno Marsudi, kemudian Luhut Pandjaitan dan beberapa menteri yang sudah selesai tapi belum pernah mendapat itu nanti akan diberikan tanggal 11 (November)," papar Mahfud.
Mahfud menambahkan, pemberian gelar ini juga dinilai sudah pada waktu yang tepat. Memang awalnya dilakukan pada Agustus lalu, tetapi tertunda hingga saat ini.
"Karena terlalu banyak waktu itu ada dari berbagai lembaga dan tenaga medis, lalu ditunda. Nah ditundanya memang waktu itu dijadikan bulan November, karena tidak boleh lewat dari bulan Desember," paparnya.
Sejak tak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mulai dinilai kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Belakangan dia menjadi salah seorang presideum Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Organisasi tersebut dikenal mengkritik keras pemerintahan Jokowi. Dalam beberapa kesempatan pun deklarasi KAMI dibubarkan hingga ditolak masyarakat.
