Tim Editor
ERA.id - Anggota komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memperhatikan saran dari beberapa organisasi profesi kedokteran terkait dengan rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia bulan Desember ini.
"Organisasi-organisasi tersebut telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat. Mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat," katanya dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).
Ia sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi ini. Menurutnya, pendapat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat.
"Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti," katanya.
Ia menambahkan pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin COVID-19 di negara lain. Misalnya, Brazil telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerjasama dengan Sinovac Biotech.
"Disebutkan, alasan penghentiannya dikarenakan adanya 'insiden merugikan' yang melibatkan sukarelawan vaksin. Insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan 'peristiwa signifikan secara klinis' lainnya," katanya.
Menurutnya, ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brazil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesia.
"Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brazil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan," katanya.
Ia menambahkan kalau betul pemerintah menjadwalkan vaksinasi di bulan Desember, berarti waktu yang tersedia tidak banyak. Ia mempertanyakan apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman.
"Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi ada satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya," katanya.
