Tim Editor
ERA.id - Rencana pemerintah soal vaksin COVID-19 yang bisa didapatkan pada Desember 2020 terancam batal. Sebabnya, vaksin Sinovac yang rencananya akan dipakai belum bisa mendapatkan izin penggunaan kepentingan mendesak atau emergency use of authorization (EUA).
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengaku tidak bisa memberikan izin karena belum cukup data. Sehingga target pemberian vaksin pada minggu ketiga Desember 2020 meleset dari target.
"Kami sudah sampaikan kepada Presiden dan bapak Menteri Kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020. Sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember minggu kedua dan ketiga 2020," kata Penny dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11/2020).
Penny menjelaskan, BPOM tidak bisa mendapatkan data dari Brazil yang juga menjalankan uji klinis vaksin Sinovac. Dari pihak Sinovac pun tidak bisa memberikan data yang dibutuhkan. Karena itu, kemungkinan pemberian izin bisa diberikan pada pekan ketiga atau keempat Januari 2021.
"Karena kami sudah dapat informasi dari Brazil tidak bisa memberikan, dari Sinovac tidak bisa memberikan berdasarkan data yang ada tidak mungkin kami bisa memberikan emergency authorization pada Desember 2020," kata Penny.
"Kalau data bisa dilengkapi dan baik kita bisa memberikan pada Januari 2021," imbuhnya.
Meski demikian, BPOM memiliki alternatif lain untuk penggunaan vaksin. Penny mengatakan, jika vaksin siap jadi bisa datang pada November atau Desember bisa digunakan yaitu dengan apa yang disebut compassionate use atau penggunaan obat atau vaksin yang masih dalam pengembangan tapi sudah memiliki cukup data yang dikaitkan dengan mutu.
Penny menjelaskan, berdasarkan ketentuan WHO pemberian vaksin dalam pengembangan jika sudah memenuhi ketentuan dan cukup data bisa diberikan untuk kalangan terbatas, meskipun belum mendapatkan EUA. Seperti yang sudah dilakukan di China diberikan kepada militer dan guru.
"(Compassionate use) ini bisa diberikan dengan permintaan kementerian atau fasilitas kesehatan untuk diberikan dengan perluasan akses obat uji atau vaksin uji untuk kepentingan tertentu," ucap Penny.
